Gubernur Al Haris Hadiri Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2025

KATIGO.ID | JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (08/09/2025).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafizh Fattah, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta catatan kritis terhadap usulan perubahan APBD 2025 yang diajukan Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan saran yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh pandangan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan dokumen perubahan APBD 2025.

“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pandangan tersebut menjadi acuan penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan memastikan bahwa perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Al Haris.

“Kami akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan,” tambah Al Haris lagi.

Al Haris menilai, catatan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bentuk perhatian serius terhadap jalannya pembangunan daerah di Provinsi Jambi.

“Pertanyaan semua fraksi itu baik. Apa-apa yang telah terjadi di program-program perubahan APBD itu lengkap semuanya. Menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan penjelasan secara transparan terkait seluruh program dalam perubahan APBD 2025.

Lebih lanjut, Al Haris menekankan bahwa perubahan APBD 2025 diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, terdapat beberapa catatan salah satunya adalah menurunnya pendapatan daerah hingga 2,6 persen. (*).